Beranda / Ideologi Bangsa / Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Ormas

Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Ormas

Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Ormas dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Gedung F Kementerian Dalam Negeri. Dalam Forum ini dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dengan Nara sumber dari Bais TNI, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, NII, dan PPATK. 

 
Berikut Sambutan dari Bapak Dirjen:
“Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. 
Akan tetapi dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
Hal ini kemudian diatur dalam UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah menyesuaikan dengan perubahan sistem sosial kemasyarakatan dan sistem pemerintahan yang desentralistik. Dinamika organisasi kemasyarakatan komplek menuntut pengaturan dan pengelolaan yang juga komprehensif. Pengaturan ini ditujukan agar keberadaan organisasi kemasyarakatan dapat memiliki pedoman dan aturan yang lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Hadirin  yang saya hormati, 
Hasil Pendataan secara nasional terakhir yang dilakukan pada tahun 2013, Pertumbuhan jumlah Ormas yang cukup besar, yaitu 139.957 Ormas, yang terdaftar baik di Tingkat Pusat (termasuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing) maupun pada Pemerintah Daerah, tentunya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif.  
Tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. 
Selain ditinjau dari aspek tata kelola ormas yang baik, juga diperlukan adanya pengawasan terhadap aktivitas Ormas baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.  Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, namun juga peran masyarakat sebagai salah satu unsur pengawas eksternal terhadap Ormas sangat dibutuhkan, mengingat jumlah Ormas yang begitu banyak yang melakukan aktifitas di lingkungan masyarakat. 
Berkaitan dengan aktifitas Ormas, saat ini terdapat beberapa organisasi yang dianggap bermasalah termasuk perlunya pemantauan terhadap Ormas yang didirikan warga negara asing (Ormas Asing), Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta agar terus melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), serta berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dalam mengantisipasi Ormas yang bermitra dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang dimungkinkan akan terjadi masalah dikemudian hari.   
 
Hadirin Yang Berbahagia,
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, diantara sejumlah organisasi kemasyarakatan yang berkembang saat ini, terdapat potensi permasalahan dan konflik yang timbul dari beberapa organisasi kemasyarakatan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi konflik ini harus mampu kita deteksi secara dini agar perkembangannya tidak semakin meluas dan dapat dilakukan berbagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah timbulnya dampak negatif lainnya.
Salah satunya yang menjadi topik yang masih hangat adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang meresahkan masyarakat karena terindikasi menganut aliran-aliran menyimpang dari Agama pokoknya yaitu Islam. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tingkat Pusat, dikemukakan oleh Ketua Tim Pakem Pusat bahwa  Gafatar merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (Komar) dan organisasi tersebut juga merupakan metamorfosis dari organisasi Al-Qiyadah al-Islamiyah yang merupakan Organisasi yang dilarang Kejaksaan Agung sejak 2007. 
Menindaklanjuti permasalahan dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan langkah-langkah cepat untuk menanganinya, diantaranya: 
1. Berkoordinasi dengan Instansi terkait; 
2. Menerbitkan Surat Edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Nomor 220/115/Polpum tanggal 14 Januari 2016 tentang Pengawasan Ormas; 
3. Menerbitkan Surat Edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Nomor 220/182/Polpum tanggal 21 Januari 2016 tentang Penanganan Mantan Anggota Gafatar;  
4. Menghimpun Data Laporan Orang hilang terkait Gafatar; 
5. Melakukan Koordinasi intensif dengan Tim Pakem Pusat. “
 
Forum ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
1. Meminta agar Kepala Badan Kesbangpol provinsi segera mengumpulkan para Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok masyarakat eks gafatar di wilayahnya masing-masing.
2. Melakukan evaluasi bersama terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas/aliran yang terindikasi menyimpang atau berpotensi menggangu keamanan, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
3. Pemerintah daerah bersama-sama dengan forkompimda untuk lebih mendorong dan memberdayakan peranan forum-forum di daerah seperti KOMINDA, FKUB dan FKDM dalam melakukan deteksi dini dan pembinaan serta pengawasan terhadap aktivitas Ormas/aliran yang terindikasi menyimpang dan berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Perlu merubah mindset para pejabat kesbangpol baik di pusat maupun di daerah untuk berpikir sebagai intelijen yaitu selalu berpikir tentang apa yang akan terjadi, oleh karena itu menjadi lebih peka dan memiliki atensi terhadap perkembangan situasi dan informasi yang terus berkembang di daerah.
5. Mendorong Pemerintah Daerah agar lebih aktif untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan yayasan-yayasan lokal yang aktivitasnya dan statusnya tidak jelas, serta cenderung esklusif akan tetapi memiliki uang yang banyak, sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan, trantibum dan trantibmas.
6. Mengusulkan agar ada regulasi dan pengaturan yang lebih tegas terkait aktivitas ormas asing di daerah agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara optimsal terhadap aktivitas dan keberadaan ormas asing yang melakukan kerjasama dengan ormas lokal di daerah
7. Meningkatkan koordinasi melalui forum-forum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat dalam menangani dan menyelesaikan masalah ormas/aliran yang menyimpang.
sumber : Direktorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI

Check Also

Rapat Kerja Teknis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015

Rapat Kerja Teknis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober …