Beranda / Ideologi Bangsa / Kegiatan Tim Koordinasi Pakem Dalam Rangka Koordinasi, Monev Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan

Kegiatan Tim Koordinasi Pakem Dalam Rangka Koordinasi, Monev Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan

Kegiatan Tim Koordinasi Pakem Dalam Rangka Koordinasi, Monev Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan dilaksanakan di The Alana Hotel Yogyakarta tanggal 12-13 April 2016. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan nara sumber Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, MA, Ph.D, Waaster Panglima TNI, JAM Intel, Deputi II BIN, BaIntelkam Polri, dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DIY.

 
Kegiatan Ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Mengoptimalkan keberadaan Tim Pakem Provinsi melalui peningkatan intensitas koordinasi di antara para anggota Tim PAKEM Provinsi dan koordinasi Tim Pakem Provinsi kepada Tim Pakem Kabupaten/Kota.
2.Melakukan Sosialisasi SKB dan SEB terkait Gafatar dan JAI kepada aparat pemerintah, kelompok Gafatar dan JAI serta masyarakat.
3.Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait aliran keagamaan dan kepercayaan di daerahnya masing-masing.
4.Perlu peningkatan kompetisi aparatur sehingga kinerja Tim Pakem lebih optimal.
5.Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap ajaran atau faham aliran kepercayaan masyarakat dan aliran keagamaan yang meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai, menghina atau merendahkan suatu agama.
6.Mengoptimalkan langkah-langkah pembinaan berkelanjutan dan pengawasan efektif dengan melibatkan majelis-majelis agama sebagai upaya preventif terhadap kelompok-kelompok yang teridentifikasi akan mengganggu kerukunan umat agama.
7. Perlu alokasi dana untuk menyusun Kajian dan Pemetaan atas gerakan keagamaan dan aliran kepercayaan yang ada, untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan gerakan tersebut.
sumber : Direktorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI

Check Also

Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Ormas

Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Ormas dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 …