Beranda / Seni Budaya Agama Masyarakat Ekonomi / Rapat Kerja Teknis Konsolidasi Dekonsentrasi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Urusan PUM di Daerah Tahun 2016

Rapat Kerja Teknis Konsolidasi Dekonsentrasi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Urusan PUM di Daerah Tahun 2016

Rapat Kerja Teknis Dekonsentrasi Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari s.d. 2 Maret 2016 bertempat di Hotel Seruni Bogor. Pada Rapat Kerja Teknis ini dibuka oleh Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan peserta Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia bersama Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Program.

 
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah membawa 
beberapa perubahan yang cukup berarti terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Dimana urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional. Sementara urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dimana pada tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang meliputi, pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Ketiga urusan tersebut secara keseluruhan menjadi tanggungjawab Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan.
 
Perubahan pada Undang-Undang tersebut juga membawa dampak terhadap posisi Gubernur, dimana Gubernur memiliki 3 (tiga) peran. Pertama sebagai kepala daerah otonom yang melaksanakan urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangannya; Kedua sebagai wakil pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan konkuren didaerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; Ketiga adalah Gubernur sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
Demikian halnya dengan Bupati/Walikota, yang sekarang ini memiliki 2 (dua) peran yaitu: Sebagai kepala daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya; dan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
 
Mengingat kompleksitas dari urusan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibantu oleh Instansi Vertikal sebagai perangkat Kementerian Dalam Negeri yang merupakan unit perpanjangan tangan pusat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri  dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
Konsekuensi dari perubahan-perubahan tersebut, maka keberadaan unit Kesbangpol di tingkat daerah yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dialihkan sebagai perangkat pusat Kementerian Dalam Negeri untuk membantu kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 
Dari aspek pembiayaan, karena urusan pemerintahan umum tersebut adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maka pembiayaannya dibebankan kepada APBN baik untuk Kesbangpol tingkat provinsi maupun tingkat Kesbangpol kabupaten/kota. Termasuk camat yang mendapat pelimpahan dari Bupati walikota harus diikuti dengan pembiayaannya yang bersumber dana APBN.
Sehubungan dengan hal tersebut, dimaklumi perlu dilakukan banyak persiapan yang dilakukan terencana secara strategis. Persiapan dimaksud dilakukan sebelum maupun pada saat masa transisi, sehingga tidak terjadi kekosongan maupun penurunan pelaksanaan fungsi-fungsi pemeliharaan kesatuan bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengikutsertakan pemerintah daerah provinsi, khususnya SKPD yang selama ini menyelenggarakan fungsi-fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan politik, dalam persiapan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Berdasarkan pertimbangan bahwa urusan pemerintahan umum merupakan tanggung jawab presiden dan dibiayai oleh APBN, maka perlu dilaksanakan tugas dekonsentrasi persiapan pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh SKPD Kesbangpol Provinsi tahun 2016. Sehingga secara ringkas arah kebijakan penyelenggaraan dekonsentrasi 2016 adalah Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Dekonsentrasi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Daerah Tahun 2016. 
 
Terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dimaksud, selanjutnya tugas dekonsentrasi di tempatkan pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Adapun yang menjadi pokok aktivitas kegiatan dekonsentrasi antara lain :
1.Pengenalan Urusan Pemerintahan Umum kepada stake holders terkait, antara lain ;
a.Pemerintah Daerah termasuk perangkat daerah otonom;
b.Anggota Forkopimda;
c.Instansi vertikal di daerah;
d.Masyarakat.
2.Konsolidasi anggota Forkompimda untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud UU No 23 tahun 2014. Aktivitas utama berupa fasilitasi Rapat Koordinasi Forkompimda termasuk pembayaran honor bulanan.
3.Konsolidasi persiapan unit kerja (instansi) vertikal di daerah.
4.Rapat koordinasi jajaran SKPD kesbangpol, Forkopimda, dan komponen masyarakat dalam rangka penguatan kesatuan bangsa dan stabilitas politik lokal.
5.Dukungan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan dan administrasi dekonsentrasi.       
 
Selanjutnya dalam rangka masa transisi peralihan urusan pemerintahan umum serta terkait penyelenggaraan Forkopimda, patut diantisipasi terkait dengan pemahaman anggota forkompimda maupun pemerintah daerah. Perlu dijelaskan kepada pemangku kepentingan bahwa :
1.Forkopimda yang berlaku saat ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
2.Forkopimda sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 belum diselenggarakan karena Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan pelaksanaannya belum diterbitkan. 
3.Pedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
sumber : Direktorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI

Check Also

Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Ormas

Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Ormas dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 …